Bandung - Sehari seusai dilantik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan mengawal dan berupaya mewujudkan terjadinya pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat yang saat ini dihuni oleh sedikitnya 48 juta jiwa.
“Ada ketidakadilan politik. Jumlah penduduk banyak tapi mengurusnya sulit. Kalau diselesaikan dengan cara biasa tidak bisa. Salah satunya dengan cara politik adalah pemekaran. Jumlahnya berapa harus dibahas dengan dewan,” kata Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa saat pidato dalam acara Serah Terima Jabatan dari Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan kepada dirinya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/9).
Emil mengilustrasikan Provinsi Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jawa Barat mendapatkan dana alokasi umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih besar. “Sehingga dana daerah (dari) pusat banyak turun ke Jawa Timur. Satu orang penduduk dibiayai (APBN) Rp1 juta per orang per tahun. Di Jawa Barat hanya Rp600 ribu,” ujar Emil.
Tanpa ada pemekaran wilayah, ungkap Emil, ketidakadilan politik tersebut akan memperlambat pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.
Saat ini, penduduk Jawa Barat tersebar di 27 daerah otonom atau kabupaten dan kota. Salah satu wilayah yang terpadat adalah Kabupaten Bogor dengan penduduk sedikitnya 5 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut setara dengan Provinsi Bali.
Emil juga menyoroti DAU untuk Provinsi Sumatera Utara yang terbagi ke 33 kabupaten dan kota di sana. Padahal jumlah penduduknya hanya berkisar antara 10 juta hingga 12 juta jiwa.
“Di Bogor itu (masalah) diurus satu bupati dan 50 anggota dewan. Sementara di Bali, diurus oleh 10 kepala daerah dan 500 anggota dewan. Bayangkan perhatian di sana, bagaimana dengan anak-anak kita di Bogor?” papar Emil yang mengutarakan hal serupa saat menyampaikan visi dan misi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat.
Menurut Emil, pemekaran wilayah harus jadi agenda politik. “Siapa pun calon presidennya, mangga (sesuai pilihan). Jangan hanya pasrah, harus pressuse (pemerintah pusat). Orang Sunda harus ada daya tawar politik, satunya keadilan buat dimekarkan (wilayah),” tegas Emil lagi.
Saat ditanya, pemekaran wilayah mana yang bakal jadi prioritas dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Emil memaparkan, pemerintah tengah menjalankan moratorium pemekaran wilayah hingga 2019 mendatang. “Idealnya Jawa Barat selatan didahulukan. Moratorium itu dibebaskan tahun 2019, ada momentum pemilihan presiden. Kita aspirasikan,” ungkap Emil.
Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan pernah mengajukan usulan pemekaran wilayah otonom di Jawa Barat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Masing-masing adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Satu daerah otonom yang terwujud pemekarannya adalah Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk dengan wilayah otonom baru, Kabupaten Pangandaran.
Usulan pemekaran wilayah yang sudah mendapat persetujuan dewan lainnya adalah Kabupaten Garut Selatan. Namun demikian usulan itu tidak sempat dieksekusi karena Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran wilayah di Pulau Jawa.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan yang mengisi posisi pimpinan selama dua bulan 13 hari menitipkan berbagai pekerjaan rumah terhadap gubernur terpilih.
Salah satunya terkait program pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, seperti percepatan pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan. “Saat ini terowongannya sudah tembus 400 meter agar selesai tepat waktu tahun 2019. Ada tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) baru 15,3 kilometer dari Ciawi ke Bogor saja sudah mengurai kemacetan,” terang Iriawan.
Proyek infrastruktur lain yang membutuhkan percepatan adalah Bandara Cikembar serta tol dalam Kota Bandung. “Ini tidak memakai uang negara. Saya tawarkan ke pengembang dan ada yang merespon,” kata Iriawan.
Jenderal bintang tiga dari Kepolisian RI ini juga menitipkan pembangunan Bendungan Ciawi, Sukamahi, Leuwi Keris di Ciamis, serta bendungan di Kuningan. “Itu buat di Kuningan, manfaatnya ke Brebes bisa mengairi hingga 3 ribu hektare. Buat Kuningan hanya seribu hektare saja. Tapi kita bantu juga buat Jawa Tengah,” papar Iriawan.
Terkait dengan program pembangunan sumber daya manusia, Iriawan menekankan pentingnya meningkatkan daya saing penduduk di wilayah Jawa Barat selatan. “Ekonomi kurang maju, infrastruktur, pendidikan kurang padahal alam bagus. Dari 100 anak SMP hanya 20 saja yang masuk ke SMA,” imbuh Iriawan.
Terkait berbagai masukan itu, Emil menyatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan jajaran organisasi pemerintah daerah di Jawa Barat.
“Keliling ke dinas-dinas, lembaga-lembaga, partai politik, serta ke daerah-daerah. Butuh waktu bagi orang baru buat menyerap. Setelah itu baru dirilis program 100 hari,” imbuh Emil.
Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap kepala daerah terpilih yang sudah dilantik dapat segera membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat. Pembahasan itu harus dilakukan bersama dengan anggota dewan. “Paling lambat tiga bulan setelah dilantik harus sudah menetapkan RPJMD,” kata Ineu.
