Jakarta - Sejumlah orang melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu karena mengratiskan Jembatan Suramadu, Selasa (30/10). Pelaporan tersebut dinilai hanya mencari popularitas semata dengan menunggangi kebijakan yang diputuskan Jokowi.
Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan dirinya adalah seorang advokat yang sudah berpraktik selama 30 tahun. Dirinya geli ketika mencoba mengikuti cara berpikir para kelompok advokat yang menginisiasi pengaduan itu.
"Tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku yang buat saya hanya ingin cari populer saja," kata Arsul Sani, Rabu (30/10).
Sebab dengan cara berpikir para pelapor itu, maka kebijakan apapun yang memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat akan diadukan kepada Bawaslu.
"Lha, kenapa tak sekalian saja minta Bawaslu agar Presiden Jokowi berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat?" kata Arsul sambil tertawa.
Sebelumnya, Forum Advokat Rantau melaporkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).
"Maka diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye, kampanye terselubung yang langsung di Suramadu dan pada masa kampanye serta diviralkan melalui media massa terlebih di saat kesempatan tersebut memberikan simbol salam satu jari yang merupakan citra diri Pak Jokowi sebagai salah satu calon Presiden Republik Indonesia," kata Rubi salah satu anggota forum advokat Rantau usai melaporkan ke Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).
